BLITAR — Kabar perpanjangan jam layanan Perpustakaan Bung Karno (Perpus BK) hingga pukul 20.00 WIB sempat menjadi angin segar bagi sebagian kalangan. 

Kebijakan yang mulai diberlakukan pada Juni 2025 itu bahkan diperpanjang hingga Desember 2025. 

Namun di balik kabar gembira tersebut, muncul sejumlah pertanyaan: apakah layanan malam hari benar-benar dibutuhkan publik, dan sanggupkah perpustakaan menanggung biayanya?

Bagi Ahmad Fahrizal Aziz, seorang remote worker asal Blitar, jam malam Perpustakaan Bung Karno adalah kemewahan tersendiri. 

Ia baru benar-benar bebas dari pekerjaan selepas pukul 16.00 WIB. Dengan jam layanan baru, ia bisa berangkat ke perpustakaan selepas magrib, sembari menikmati kuliner Pecel Punten di sisi selatan Perpus BK atau sekadar nongkrong di kawasan Santika setelahnya.

“Waktu efektif membaca sekitar satu setengah jam. Itu bisa 30 sampai 40 halaman,” ujar Fahrizal. 

Dengan ritme tersebut, satu buku bisa ia tuntaskan dalam lima hingga delapan kali kunjungan. 

Saat ini ia lebih memilih membaca di tempat ketimbang meminjam buku, mengingat masih ada tanggungan bacaan digital di iPusnas dan puluhan artikel yang harus diedit setiap hari untuk keperluan pekerjaan.

Menurutnya, membaca di perpustakaan—terutama malam hari—memberikan pengalaman berbeda. 

Ruangan ber-AC, suasana tenang, dan lepas dari distraksi rumah menciptakan apa yang ia sebut sebagai “efek rekreasional”. Namun ada sisi lain yang tak kalah terasa.

“Suasananya cenderung sepi. Membaca sendirian di ruangan besar itu jujur saja, rada horor,” katanya.

Ia mencatat, keramaian biasanya hanya terjadi ketika ada acara atau event tertentu. 

Di luar itu, meja-meja ruang baca bisa dihitung dengan jari. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran: apakah layanan malam akan berlanjut di tahun berikutnya?

Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Jam malam berarti pembagian shift kerja bagi karyawan, potensi lembur, serta biaya operasional yang lebih tinggi. 

Lampu dan pendingin ruangan menyala lebih lama, sementara jumlah pengunjung belum tentu sebanding.

“Untuk sekelas Perpustakaan Bung Karno, buka malam itu high cost,” ujarnya. 

Di tengah isu efisiensi anggaran, layanan seperti ini berpotensi menjadi pos yang dikoreksi.

Fahrizal mengakui, meski dirinya termasuk yang diuntungkan dengan jam malam, ia pun tak bisa berjanji akan selalu datang rutin. 

Pengalamannya di perpustakaan daerah yang buka Sabtu–Minggu pun serupa: paling sering dua minggu sekali, itupun karena ada acara.

Sebagai perbandingan, Perpustakaan Kota Blitar hingga kini masih bertahan membuka layanan malam. 

Bahkan, di salah satu sudutnya sedang disiapkan kafe literasi sebagai daya tarik tambahan.

“Memang perlu banyak pancingan agar orang mau datang ke perpustakaan, apalagi di Blitar,” pungkasnya.

Perpanjangan jam layanan Perpustakaan Bung Karno mungkin menjadi simbol niat baik dalam memperluas akses literasi. 

Namun tanpa peningkatan kunjungan yang signifikan, kebijakan ini berisiko menjadi beban. 

Antara idealisme literasi dan realitas biaya, perpustakaan kini berada di persimpangan jalan.